Ariefmas's Weblog

Sejenak Menapak Riuhnya Dunia Maya

Rakyat Bukan Bawahan Pejabat

Menyadari sebagai rakyat, tapi tidak menyadari pentingnya menjadi rakyat. Karena selama ini rasa-rasanya memang hampir tidak ada peran rakyat. Rakyat berperan penting hanya kalau ada acara pemilihan umum yang membutuhkan suara rakyat. Padahal dalam negara rakyat seharusnyalah mendudukkan rakyat di atas segalanya. Negara demokrasi, negara dimana rakyat yang berdaulat. Bahkan saking pentingnya rakyat sehingga dalam teori demokrasi ada istilah vox populi vox dei, suara rakyat suara tuhan. Ungkapan yang rasa-rasanya berlebihan. Tapi ada benarnya dilihat secara kenyataan lepas dari teori teokrasi bahwa pembentukan negara berasal dari adanya rakyat. Pejabat mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah pun sebenarnya juga berasal dari rakyat.


Sering banyak yang menyebut adanya istilah “rakyat biasa”. Bahkan di jargon-jargon pemilu pada waktu kampanye pun sering juga “saya dari rakyat biasa” menjadi kata-kata yang yang barangkali manjur untuk dijual demi mendapatkan suara. Tapi kata-kata itu menjadi pertanyaan besar, menyebut berasal dari rakyat biasa, berarti memberitahu bahwa ada rakyat yang tidak biasa atau rakyat yang luar biasa. Rakyat yang mana itu yang luar biasa? Kenapa harus dibedakan antara rakyat biasa dan rakyat luar biasa? Hmm, belum jadi saja sudah memberi garis batas antara rakyat biasa dan rakyat luar biasa. Kalau sudah jadi berarti sudah bukan rakyat lagi alias rakyat yang luar biasa. Terus bagaimana nasib rakyat yang biasa?

Bisa saja postingan ini tak lebih hanya mencoba menanyakan dimana dan sampai seberapa penting peran rakyat sebagai salah satu unsur negara. Mencoba mencari dalam sumber hukum dan sumber dari segala sumber hukum juga tidak menemukan statement pasti peran rakyat. Rakyat menjadi boneka-boneka hidup yang hanya dibutuhkan suaranya di saat perlu saja, kemudian harus terkungkung dalam bilik-bilik peraturan bikinan rakyat-rakyat yang kelasnya luar biasa. Rakyat menjadi obyek penderita, menjadi obyek aturan dan peraturan, tanpa ada kejelasan pasti bagaimana rakyat sebenarnya menjadi subyek. Rakyat biasa menjadi tidak berdaya.


Ini hanyalah ungkapan yang bernada pertanyaan dari seorang warga termasuk rakyat sebagai salah satu penduduk dalam kehidupan masyarakat di lingkup wilayah negara merdeka yang berdaulat penuh. Ungkapan melihat gemerlapnya sesama subyek hukum yang mendapatkan kedudukan sehingga disebut dengan pejabat. Ya, sesama subyek hukum, karena pada dasarnya semua orang adalah sama di depan hukum.
Apa iya bener-bener sama? Banyak pejabat diproses hukum, banyak pejabat ditangkap karena kejahatan, banyak pejabat dipenjara; apakah itu bukan bukti bahwa pejabat tetap tidak kebal hukum, sama seperti rakyat yang lain, sama seperti mbok Minah yang mencuri buah coklat; alias sama-sama diproses. Berarti terbukti semua sama di depan hukum.

Kemudian mencoba browsing lagi bagaimana kedudukan rakyat dalam kaitannya dengan pejabat; apakah rakyat merupakan bawahan pejabat? Atau bagaimana? Membaca peraturan-peraturan perundangan mulai dari Undang-undang, perpu, keppres, peraturan pemerintah, sampai peraturan-peraturan kebijaksanaan; tidak juga menemukan aturan jelas tentang bagaimana hubungan rakyat dengan pejabat. Lebih-lebih tidak ada penyebutan rakyat adalah bawahan pejabat. Hanya ada penyebutan rakyat rakyat dan rakyat, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut itu rakyat yang bagaimana, rakyat yang mana, rakyat yang dimana.
Secara kenyataan memang seolah nampak jelas adanya peng-kelasan antara rakyat dan pejabat. Antara rakyat biasa dan rakyat luar biasa, seperti telah disinggung di muka.
Sepertinya belum pernah mendengar kata-kata “saya tetap rakyat biasa, walaupun sekarang saya dipercaya duduk sebagai lurah”, umpamanya.

Lama merenung dan coba memahamkan dengan berusaha meng-globalkan pandangan pikir, rasanya absurd menilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Katanya negara demokrasi, negara dimana rakyat yang memegang kedaulatan. Berarti puncak dari kedaulatan adalah rakyat. Rakyatlah yang sebenar-benarnya berkuasa dan berdaulat. Rakyat menentukan wakil-wakil rakyat, rakyat menentukan siapa yang jadi presiden, rakyat menentukan siapa yang jadi bupati, rakyat menentukan siapa yang jadi lurah, yang jadi dukuh, yang jadi RT; bukankah itu sudah cukup menjadi bukti bahwa rakyat lah yang berkuasa. Sudah tidak absurd kan? Rakyat yang berkuasa. Rakyat yang menentukan hitam putihnya negara. Tidak bisa disangkal, rakyat adalah yang utama. Rakyat adalah petingginya semua petinggi negara.


Hmmmm…. Nanti dulu, sebelum berlanjut tidak memfokus harus dibedakan dulu antara negara dan pemerintahan. Males buka-buka referensi, hanya seingatnya saja, dipermaklumkan bahwa negara terdiri dari 3 unsur, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahanan yang berdaulat. Berarti pemerintahan merupakan alat-alat dari negara. Kalau bisa dianalogikan dengan bis kota, pemerintahan bisa berarti sopir dan kernetnya. Barangkali begitu. Jadi sudah agak bisa dipahami antara negara dan pemerintahan. Lalu bagaimana dengan pejabat?
Pejabat adalah organ-organ pemerintahan di dalam negara. mulai dari presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, termasuk juga camat dan kepala desa (ditulis lurah saja ya, soalnya takut salah ngetik kepala desa jadi kepala dosa). Apakah RT tidak termasuk? Wah, RT dan dukuh jangan dibahas sebagai pejabat dulu, mereka ujung-ujung tombak yang lebih sering jadi ujung tombok. Jadi didiamkan saja sementara.


Presiden, gubernur, bupati, dan lurah termasuk kategori pejabat yang dipilih rakyat. Camat dan menteri termasuk kategori pejabat yang dipilih oleh yang milih dan yang milih ini dipilih oleh rakyat. Berarti semua pejabat dari A to Z sebenarnya dipilih oleh rakyat. Dipilih untuk menyetir ke arah mana negara ini akan dibawa. Apakah ke arah kesejahteraan dan kemakmuran, atau disetir ke jurang kenistaan. Apabila berjalan ke arah yang benar, rakyat diam dan tenang, tetapi bagaimana bila akan dijerumuskan? Di sini teruji bagaimana hubungan antara rakyat dan pejabat. Bahwa rakyat bukan bawahan pejabat. Tetapi pejabat secara moral bertanggung jawab terhadap rakyat, karena hakekatnya pejabat dipilih oleh rakyat, diberi amanat penderitaan rakyat; bahkan digaji oleh rakyat, kalau pejabat berkhianat akan sangat wajar apabila rakyat melaknat.

Selanjutnya bagaimana rakyat memposisikan sebagai yang pernah memilih pejabat? Posisi dan suara rakyat ada di mulut para wakil rakyat. Sebab rakyat adalah people, adalah massa, yang secara kenyataan tidak dapat bersuara. Rakyat adalah kumpulan dari individu. Bahkan banyak terdiri dari individu-individu yang tidak tahu posisinya sebagai rakyat yang sebenarnya berkuasa. Karena itu kekuatan rakyat ini dipinjamkan pada wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyatlah yang menyuarakan suara rakyat. Dalam kehidupan demokrasi tidak langsung alias permusyawaratan maka wakil rakyat dapat diartikan sebagai rakyat. Kalau ada pejabat yang membelot dari garis keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, maka wakil rakyat harus berteriak. Tentu berteriak dengan aturan dan tata tertib yang telah disepakati. Berteriak untuk penderitaan rakyat yang menjerit. Terus bagaimana kalau wakil rakyatnya tidak dapat menyuarakan suara rakyat? Bagaimana kalau suara yang diperwakilkan kepada wakil rakyat menjadi bumerang yang menyengsarakan rakyat?
Karena rakyat meminjamkan kekuatannya pada mereka, kalau mereka membelot, maka tagih pinjamannya itu. Jika tidak mau mengembalikan pinjaman, maka keadilan Tuhan pasti datang.

Negara ini bukan negara kerajaan, dimana wilayah dan tanahnya milik raja. Bahkan seakan-akan rakyat juga menjadi milik raja. Dus termasuk menjadi milik pejabat. Sehingga rakyat dengan pejabat menjadi takut. Bertemu dan berbicara pun takut. No ! Bukan itu. Negara ini negara demokrasi. Kalau rakyat masih takut dengan pejabat, berarti masih di bawah pengaruh jaman dulu bahwa rakyat berada di bawah kekuasaan dan kepemilikan pejabat atau punggawa atau raja. Sangat disayangkan pemikiran feodal seperti itu. Rakyat harus bangkit dari keterpurukan mental penjajahan. Rakyat harus sadar bahwa mereka lah yang memiliki negara. Rakyat harus tahu bahwa negara ini ada karena ada rakyat dengan segala eksistensinya. Jangan diam saja dengan takut atau bahkan tunduk di depan pejabat seolah-olah pejabat itu sebagai atasan. Rakyat bukan bawahan pejabat.

Tidak salah kok takut. Sudah saatnya untuk memulai kesadaran bahwa status rakyat sangatlah bermartabat. Tidak usah takut dosa dan kualat kalau ada pejabat yang menjadi penjahat, tegur dan peringatkan penyelewengan amanat rakyat. Ingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.
Tapi.. … secara kenyatan, dimana letak dan bukti bahwa sebenarnya rakyat lah yang berdaulat ??
Apakah baru disebut rakyat kalau sudah berkumpul berjuta-juta ??
Apakah satu individu tidak disebut rakyat ??
Dimana posisi rakyat dalam realita kekuasaan ??
Apakah disebut rakyat kalau hanya waktu pemilihan ??
Rakyat yang mana ??
(Tidak tahu ah….!!!! Perasaan jadi rakyat tapi kalau membahas rakyat kok malah tambah bingung).

“……………….
Aku bertanya,
Tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet,
Dan papantulis-papantulis para pendidik
yang terlepas dari persoalan kehidupan
…………………….”
(cuplikan puisi Sajak Sebatang Lisong, karya: WS. Rendra)

29 November 2009 - Posted by | Catatan Saya | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Dipersilakan mohon Komentar di SiNi [trima kasih]

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: