Ariefmas's Weblog

Sejenak Menapak Riuhnya Dunia Maya

Menerapkan Syariat Islam tidak Bertentangan dengan UUD 45

Untuk siapa saja yang masih merasa sebagai orang Indonesia, untuk siapa saja yang masih mengaku berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, tinggal dan hidup di atas tanah tumpah darah Indonesia; sekedar mengingatkan kembali kalau-kalau ada yang terlupa atau sengaja melupakan bahwa Indonesia adalah Negara Republik yang Berdasarkan Pancasila.

Isi dari Pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kalau cuma itu, anak SD juga tahu !

Benar, dulu kita semasa SD juga sudah tahu kalau Pancasila atau lima sila adalah dasar negara kita yang berlambang burung Garuda, tapi bukan sembarang burung Garuda, karena yang ini adalah burung sakti Garuda Pancasila. Jangan harap bisa menemukan burung ini terbang di hutan-hutan sedang memangsa tikus atau ular, karena burung ini khusus mempunyai ciri-ciri jumlah bulu yang menjadi simbol kemerdekaan Indonesia 17-8-45.

Sekedar ilmu ingatan sederhana kalau dasar negara Indonesia adalah Pancasila, tapi ternyata setelah meningkatnya umur dan pemahaman baru kita menyadari bahwa hal itu bukan lagi hal yang sederhana.

Banyak sekali konsekuensi bagi kita yang tinggal dan hidup di Indonesia, konsekuensi logis dan yuridis pengakuan bahwa Pancasila adalah dasar negara; berarti Pancasila adalah dasar dari semua gerak gerik tata pergaulan tata peraturan dan perundangan di negara ini. Tidak ada tawar menawar. Itu sudah harga mati.

Selanjutnya setelah Pancasila, kita memahami juga adanya Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis; menjadi konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Ini juga harga mati. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tidak.

Pancasila dan UUD 45 merupakan satu kesatuan seperti halnya Al-Qur’an dan Hadist dalam agama Islam. Pancasila dan UUD 45 tidak bisa dipisahkan dari seluruh sendi-sendi kehidupan di negara ini. Pancasila dan UUD 45 dijaga segenap jajaran militer terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian; baru kemudian seluruh warga negara berkewajiban menjaga keduanya. Karena itu terjamin demikian saktinya Pancasila dan demikian sakralnya UUD 45.

Mengerucut pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dijabarkan kemudian dalam pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Konsekuensi yang dapat dipetik dari pasal 29 UUD 1945, antara lain :

1. Negara berdasar atas Ketuhanan, berarti negara melarang keras dan menutup rapat-rapat kepercayaan tidak ada Tuhan alias atheis. Partai Komunis Indonesia yang berfaham atheis harus hancur lebur jadi debu berhadapan dengan kesaktian Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Agama yang berhak hidup di Indonesia adalah agama yang ber-Tuhan satu atau Esa. Negara tidak mengakui dan tidak mengijinkan politheis ketuhanan. Maka kalau ada yang politheis dan ingin masuk ke Indonesia seyogyanya segera saja ditafsirkan menjadi monotheis agar bisa hidup tentram di Indonesia. Sebab kalau tidak dipelintir menjadi monotheis tentu akan bertentangan dengan ayat (1) pasal 29 UUD 1945 dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Negara hanya membutuhkan penafsiran untuk itu, bukan kenyataan. Sebab kalau yang dibutuhkan adalah kenyataan ke-esa-an Tuhan, tentu tidak bisa dibuktikan secara nyata terlihat mata.

3. Memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing telah jelas “dijamin” oleh negara. Berarti negara menjamin dan tidak menghalang-halangi ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Penjaminan negara ini bisa juga maksudnya melindungi pemeluk agama dalam beribadah. Biarpun agama yang mayoritas pun tetap berada di bawah lindungan negara.

4. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama. Tidak ada paksaan yang saling memaksa antar pemeluk agama maupun pemaksaan oleh negara. Masing-masing individu bebas memeluk agamanya masing-masing menurut pilihannya sendiri-sendiri.

5. Memeluk agamanya masing-masing. Di sini bisa diinterpretasi bahwa semua agama sama kedudukannya di depan negara. Tiap-tiap agama biarpun itu mayoritas mempunyai hak sama dengan yang minoritas, demikian juga sebaliknya.

6. interpretasi apa lagi, tolong ditambah ya . . . . . . . . . . . . ? !

Berdasarkan pada pasal 29 dan sila pertama Pancasila, perlu dimafhumkan bahwa semua agama mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang di negara yang berdasar Pancasila ini.

Sampai saat ini masih sering kita mengetahui adanya keinginan untuk menerapkan syariah Islam di beberapa daerah yang mayoritasnya Islam, bahkan secara umum syariah Islam diusahakan untuk berlaku di negara ini. Mencoba membahas dua hal tersebut:

(1) Untuk keinginan menerapkan syariah Islam di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar Pancasila. Berdasar juga pasal 29 UUD 1945, maka keinginan dan atau menerapkan syariah Islam di suatu daerah adalah sah dan tidak melanggar hukum positif.
Menerapkan syariah adalah termasuk ibadah. Padahal negara menjamin peribadahan, berarti negara juga menjamin keinginan menerapkan syariah. Bahkan seharusnya melindungi keinginan peribadatan itu, karena beribadah dalam Islam tidak semata-mata 5 rukun Islam, tetapi juga beribadah menjalankan syariah yang lain.

Berdasar kebebasan beragama dan persamaan hak masing-masing agama untuk hidup dan berkembang di Indonesia, maka konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis apabila suatu daerah mayoritas penduduknya beragama Islam menerapkan syariah Islam, maka suatu daerah yang mayoritas penduduknya non Islam juga berhak menerapkan syariah agamanya di daerah itu.

Jadi, karena kita hidup dan tinggal di Indonesia yang berdasar Pancasila dengan aturan beragama dalam pasal 29 UUD 1945, maka apabila MENERIMA Syariah Islam diberlakukan di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, otomatis juga MENERIMA ‘syariah’ Non Islam diberlakukan di daerah yang penduduknya mayoritas Non Islam.

Jadi, karena kita hidup dan tinggal di Indonesia yang berdasar Pancasila dengan aturan beragama dalam pasal 29 UUD 1945, maka apabila MENOLAK Syariah Islam diberlakukan di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama islam, otomatis juga MENOLAK ‘Syariah’ Non Islam diberlakukan di daerah yang penduduknya mayoritas Non Islam.

Ingat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama mulai dari ujung timur sampai ujung barat, Indonesia tidak dihuni hanya oleh satu agama satu suku atau satu ras. Bukan juga monopoli mutlak satu agama.

(2) Untuk keinginan menerapkan Syariah Islam di negara Republik Indonesia.

Sebenarnya keinginan menerapkan syariah Islam dalam keperaturan negara Republik Indonesia adalah juga sah, karena keinginan itu merupakan ibadah dan peribadatan telah dijamin oleh negara.

Tetapi usaha menerapkan Syariah Islam di negara Republik Indonesia yang berarti usaha mengganti dasar negara Pancasila dan UUD 1945 harus siap berhadapan dengan kesaktian Pancasila. Harus siap berhadapan dengan jajaran yang menjaga Pancasila; Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Karena usaha mengganti dasar negara merupakan MAKAR, SUBVERSI, atau PEMBERONTAKAN.

Selama ini sering kita mendengar atau membaca keinginan-keinginan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Islam, alias merubah menjadi negara Daulat Islami. Tetapi kenapa seolah oleh pemerintah hanya mendiamkan saja ?
Menurut hemat penulis, bisa saja hal tersebut oleh pihak pemerintah dan segenap jajaran yang menjaga Pancasila dan UUD 45 masih dianggap NOL BESAR, alias tidak ada tindakan nyata, alias tidak berbahaya; hanya keinginan dan keinginan yang entah karena takut atau karena merasa belum siap sehingga tidak atau belum menjadi kenyataan, jadi cuma didiamkan.
Usaha yang nyata sebatas upaya di parlemen yang berkeinginan meng-amandemen pasal 29 ayat (1) UUD 45 diganti dengan berdasarkan syariat Islam. Tetapi upaya tersebut kandas. Dan upaya di parlemen jelas bukan termasuk subversi karena sudah termasuk ranah diplomasi.

Kesimpulan:

Sekedar mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sekedar mengingatkan juga bahwa Indonesia tidak dihuni hanya oleh satu agama, tetapi kenyataannya Indonesia terdiri dari banyak agama yang sama-sama hidup dan berkembang dengan kedudukan sama, konsekuensinya apabila salah satu agama menginginkan penerapan aturan agamanya di suatu daerah, maka agama lain juga berhak mendapatkan hal yang sama.
Agama yang mayoritas maupun minoritas tetap sama-sama berada di bawah lindungan negara.

2 Desember 2009 - Posted by | Catatan Saya | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Dipersilakan mohon Komentar di SiNi [trima kasih]

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: