Ariefmas's Weblog

Sejenak Menapak Riuhnya Dunia Maya

Kumpulan Komentar di Detiknews pada Pemberitaan “SBY: The Real Policy Tidak Bisa Dipidanakan”

Jakarta – Pengambil kebijakan bailout Bank Century, bekerja berdasar kewenangan dan aturan berlaku. Mereka dan kebijakannya tidak bisa dipidanakan bila kebijakan di masa lalu yang diambil berdasar kondisi berlaku pada saat itu tidak terbukti mengandung unsur kriminal.

“Perdebatannya sekarang, apakah kebijakan itu bisa dipidanakan? Apakah kebijakan itu bisa dikriminalkan? Saya mengatakan, the real policy tidak mungkin dipidanakan,” kata Presiden SBY saat berpidato di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Senin (24/1/2010).

Namun bila dalam implementasi kebijakan itu ada aturan hukum yang dilanggar, maka harus ada pembuktian yang jelas. Suatu kebijakan hanya bisa dianggap salah bila memang terbukti dengan jelas adanya unsur korupsi, suap atau konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusannya.

Proses hukum yang menjadi konsekuensi dari temuan tersebut, juga dikenakan hanya ke pejabat bersangkutan terkait tindak pidana dalam proses pengambilan kebijakan. Bukan terhadap apa yang menjadi kebijakannya.

“Sebab kalau kebijakan itu setiap saat bisa dipidanakan, tidak akan ada pejabat negara yang berani mengambil keputusan karena bisa diadili suatu saat kelak,” sambung SBY.

Sebelumnya SBY menyinggung munculnya dugaan tindak pidana korupsi dan konflik kepentingan dalam proses kebijakan bailout Bank Century. Bila pada akhirnya Pansus Century tidak dapat membuktikannya, maka hal tersebut harus dijelaskan kepada rakyat.

“Mana kala penyimpangan itu tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti misalnya setelah pansus nanti berakhir, maka harus kembali kepada tujuan awal pansus dibentuk,” kata SBY.

Tujuan awal pembentukan pihak parlemen mengajukan hak angket hingga membentuk Pansus Century, adalah mencari kejelasan mengenai proses kebijakan pemerintah melakukan bailout atas Bank Century pada November 2008. Dugaan adanya korupsi dan konflik kepentingan bisa langsung pansus tanyakan ke pihak-pihak terkait yang selama ini telah menyampaikan keterangan di dalam rapat-rapat pansus.

“Rakyat ingin tahu seluk beluk dari apa yang dilakukan oleh negara waktu itu dan sekaligus terjawab dugaan adanya penyimpangan. Saya berharap setiap persoalan kita bisa selesaikan dengan baik sesuai koridornya dan dengan demikan yang hadir adalah keadilan dan kebenaran,” tegas SBY.

——————————————–
Komentar-Komentar:

penyanyi,
impeach

laskar 45,
pak sby, saya masih ingat menteri pan waktu itu taufik effendi pernah ngomong, pns yang nggak mau jadi bendahara atau pimpro akan kena sanksi. ini salah pak, tidak ada pns yang tidak mau jadi pimpro atau bendahara, mereka siap2 saja, orang memang tugasnya. tetapi banyak pimpro dan bendahara kebulet masalah karena dibijaksanai pimpinan puncaknya. itru persis dg pernyataan bapak tidak ada yang mau jadi pejabat. kalau dibelakang hari kebijaksanaannya dituntut. menurut saya pak… kita nggak usah takut kalau udah bener. apa ukuran bener? aturan, undang-undang, komunikasi dan koordinasi. tidak sembunyi-sembunyian. meski century menurur ukuran mereka bener? tapi ini nggak ada koordinasi… ya wakat kalau rakyat ngomong blepotan.

xong xi pax cay,
biasalah koko,nama nya balas budi, waktu pilpres,para bupati dan gubernur kan jadi tim sukses dan donatur,jadi makanya dipersila mereka ambil kebijakan dan kpk diintrksikan untuk jangan ganggu2 ini pejabat daerah apa lagi main tahan, ngertikan!! dah jgn nanya2 lagi .kamsia ,,!!!

mantri hewan,

kalau menteri tak bisa buat kebijakan lebih baik berenti aja,mending dagang sapi,hari2 ngitung untung atau tukaran ama gue mantri hewan,pak tifakul sembiring maukan?

blegedes,
sby memang mantap. mantap ujung2 nya mengadu pada tni apa yg dia hadapi.

messi,
bos.. ini kurang cerdas kayanya

ben sam,
pak sby, soal the real policy tak dapat dipidanakan, perlu diperjelas dulu. bukankah kebijakan itu harus berlandas undang-undang? kalo saja, kebijakan itu menabrak uu, maka si pengambil kebijakan itu yang harus bertanggung jawab. belum lagi, soal ada tidaknya indikasi tindak korupsi dan penyelewengan dana bailout tersebut. begitukah…anda gak perlu “gemetaran” begitu..he..he..

babe,
pernyataan sby : 1. semakin menguatkan pemerintahan sby-boediono yang pro neoliberal, yg selama ini dituduhkan pada waktu kampanye pilpres. 2. bila tidak di hukum baik boediono dan sri mulyani atas kebijakannya bila terbukti bersalah, tentu mencerdai rasa keadilan dalam masyarakat, yg curi biji kakao aja dihukum, yg curi semangka aja dihukum, rp 6,7 triliun koq aman-2 saja. pada akhirnya korupsi akan meraja lela dinegeri ini karena defenisi korupsi yg telah diatur dalam undang-undang no 31 th 1999 dan undang-undang no 20 th 2001 tidak berlaku bagi boediono dan sri mulyani irononi memang pemberantasan korupsi yg didengung-dengungkan kandas dengan berbagai alasan.

ganyang,
pak sby, kalau benar jangan takut, maju terus, saya ikut dukung, tapi kalau salah apalagi bohong dan ditutup tutupi, memang lolos dari hukum atau impeach, tetapi dosa besar pada rakyat, dan rakyat tidak akan memaafkan. berpikirlah, semua manusia akan menghadap allah swt. usia hanya singkat, nikmat dunia hanya sebentar.

plopokatol,
sby menipu rakyat ! jangan terkecoh ! tangkap sby ! pendukungnya mulai kocar kacir ! sutanto tidak senang sby berhubungan dgn habbibie. rakyat punya kesempatan ! maju terus ! tangkap sby !!!


dayak 2,

dalam 100 tdk byk keberhasilannya. kami rakyat kecil selalu kalah. harga gas dan bbm di daerah melambung tidak menentu, listrik hampir tiap hari ada padamnya. proyek pemerintah terhadap umumnya kkn berjamaah. keputusan hukum selalu abu2 alias hukum masih bisa ditawar dg duit. kapan negara kita damai sejahtera. mungkinkah kemiskinan warisan hutan dan tanah yg dikeruk terus. hanya pejabat yg tahu!

the police,
kerjanya menteri kan…utamanya buat kebijakan. kalau menteri takut buat kebijakan takut dipidanakan, menteri nggak kerja dong..alias makan gaji buta.

deny koeswara,
setuju banget……., kalau semua pejabat selalu disalahkan atas kebijakannya….., lalu siapa kelak yang mau jadi pejabat… gaji menteri tidak seberapa tapi repotnya minta ampuunnnn…….. enakan jadi anggota dewan….. bisa nunjuk-nunjuk semaunya.

shoogy,
nganu pak, maap maap ya,stop polemik, uangnya kemana uangnya?

pangsit,
ngoceh terus. di mabes tni harusnya ngomongin alusista yang perlu diganti, kesejahteraan prajurit yg nggak akan digusur-gusur lg kalo udah pensiun, peningkatan sdm agar tdk bentrok melulu sama polisi, masalah perbatasan, pembalakan hutan, separatis, keamanan dll. jangan dibahas masalah century di sini. minta dukungan ? dulu sby sering ngeluarin ijin pemeriksaan kepala daerah yang membuat kebijakan, shg para kepala daerah dikriminalisasikan. lha, sekarang kok malah bersuara sebaliknya.

kaka,
memang bener kalau real policy, walaupun kurang tepat, tidak bisa dipidanakan…itu memang teori di semua negara..tapi kalau ada tindak pidananya tetep kudu di proses..jadi tugas pansus dan kpk adalah liat ada pidananya atau tidak..ga usah berdebat lagi apakah kebijakannya tepat atau tidak…kalau emang ga ada pidananya yaa udah jangan dipaksain..

astar siagian,
sby sudah bertindak tepat, libas saja anggota pansus yang sok suci dan pikirannya kotor dan penuh presuposisi. pansus seharusnya bukan menjadi pengadilan karena yang ada hanya jaksa, mana pembela dan hakimnya? sby perlu memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kalau perlu datang ke pansus untuk menjelaskan duduk perkaranya.

realmadrid,
sabda presiden adalah hukum !!! laksanakan !!!!

erlan_da,
setuju, the real policy tidak dapat dipidanakan. tapi kalau persekongkolan untuk merampok uang negara (sampai harus mengubah aturan segala), tetap harus dipidanakan. masalahnya, mampukah pansus membuktikannya…???

sibuaya,
gue udah mulai siapin jurus-jurus bela diri nih

aulia,
kalau sri mulyani diadili dan dicopot dari jabatannya siapa yang bakal ngegantiin yah?secara sri mulyani mentri keuangan terbaik selama ini dan dunia mengakui keprofesionalannya

cantrik,
panik nih pak. gusar nih pak. stres nih pak. ini baru di dunia. pikirkan pertanggung jawaban di alam baka nanti.

rakyat kecil,
memang dr dulu rakyat berpendapat spt itu… hanya pansus + orang2 tertentu yg pikirannya kotor sj yg mempersoalkan. jika ada ekses dr kebijakan tsb misal korupsi dll tangkap sj ybs….. buang2 energi bangsa sj dibentuk pansus.

pertamax ketipu,
…gw kirain the real police yg gak bisa dipidanakan…hehehe…kalau data urusannya perdata, kalau dana urusannya pidana…bukan perdana.

coss,
kebijakan bukan yg dicari oleh masyarakat, tapi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tsb kebijakan bailout sah-sah saja, tapi mengapa dananya bisa membengkak jd 10x lipat ???

pangeran sakti,
sudak waktunya sekarang untuk bergerak… jangan samapi terus berkuasa….sangat berbahyaa manusia ynag sati ini (sby)

ito,
ok boss…the real policy tidak bisa dipidanakan, tapi kalau didemo sampai berdarah-darah ame rakyat… gimana boss…? …vox populi, vox dei…

takut ya mas,
kl dipidanakan doi takut ketauan kl pada buka kartu, jangan2 pada akan buka mulut bahwa semua ini idenya hahaha…

spr pensiunan,
orang bijak tidak banyak bicara, akan menyerahkan segala persoalan kepada ahlinya, apalagi sebagai orang yang beriman akan bertawakal menyerahkan segala permasalahan kpd yang maha adil.

batara,
kalo policy yang dibuatnya nabrak2 penuh kejutan bagaimana pak? terutama car yang positif itu lho…….

(dikutip dari detiknews)

Iklan

26 Januari 2010 - Posted by | Unduh dari media online | , , , , ,

3 Komentar »

  1. Wah banyak juga yang mendukung Sby ya! Kalau aku mah biasa aja orang kecil tdk th apa2, mikirin perut aja susahnya minta ampun, he.he.he…
    Tp bukan maksudku untk tinggal diam bl negara butuh pemikiran saya, ya saya siap kok, sebatas kemampuan saya!
    Selamat sore jabat erat slalu ya mas!

    ———–
    Arief: Minimal dibutuhkan suaranya kalo lagi pemilu.
    Hehehe….

    Jabat erat juga untuk mas paidi

    Komentar oleh Mas Paidi | 26 Januari 2010 | Balas

  2. Selamat sore mas puyuh, eh sorry mas arif, aku tak nunut corat-coret ya! Oya bener aku juga siap, sejalan seperti yg dikatakan mas paidi td, aku yo nek bs ikut urun rembuk, tp apa daya tangan tak sampai, he.he.he…
    Wah koyo cebol gayuh lintang ae yo! Tp yo ra po2 mg2 kapan2 kalau aku dadi pejabat tak urun rembuk, piye mas arif arep melu dadi pejabat ra! Duwe cita2 ngono kuwi apik to mas! Kan pampriye nek wes dadi pejabat iso mikir masyarakat tp yo nek ra lali to, he.he.he…..
    Wes ojo dipenggalih mung guyon ae aku!

    ———–
    Arief: Gimana mau menggalih…. Mikir selintas aja enggak.
    Jadi pejabat puyuh saja, dijamin bersih dari korupsi.
    Lha wong tidak ada yang bisa dikorupsi.
    Tapi andai jadi pejabat, mungkin korupsinya lebih parah ya.
    Karena itu bersyukur tidak jadi pejabat, tidak ada peluang korupsi uang rakyat.
    Hehehe…

    Komentar oleh Agus Purwoko | 26 Januari 2010 | Balas

  3. Pagi mas! Oya kan mas dah jadi pejabat to, yaitu pejabat presiden, presidennya puyuh, iya kan?
    Maaf guyon ae mas!

    Komentar oleh Agus Purwoko | 27 Januari 2010 | Balas


Dipersilakan mohon Komentar di SiNi [trima kasih]

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: