Tolak Jabat Tangan Wanita, Muslim Belanda Kehilangan Subsidi

AMSTERDAM – Sebuah pengadilan Amsterdam memutuskan bahwa pemerintah dapat memotong subsidi kesejahteraan seorang Muslim Amsterdam yang menolak untuk berjabat tangan dengan wanita.

Pria tersebut belum memiliki pekerjaan dan departemen tenaga kerja pemerintah kota (DWI) membantunya mencari pekerjaan baru. Dalam konteks itu ia mendapat kesempatan awal tahun ini untuk berlatih sebagai petugas keamanan. Namun ia menolak ketika ternyata untuk pekerjaan itu ia harus memotong pendek jenggotnya. Alasan yang diberikan adalah karena para pembuat masalah dapat menarik jenggotnya itu dan membuatnya menjadi tak berdaya. Pria itu memelihara jenggot dengan alasan relijius.

Pria itu juga menolak tawaran kedua dari DWI karena mengharuskannya berjabatan tangan dengan para pelanggan wanita dalam posisi pekerjaan itu, yang tidak ia lakukan karena alasan relijius. Untuk alasan itu, posisi sebagai administrator tempat parkir dan di rumah jompo juga bukan pilihan baginya.

Semua itu memicu DWI untuk memangkas subsidi kesejahteraan pria tersebut sebesar 2 00 euro.

Pria itu keberatan dengan keputusan DWI. Warga Amsterdam ini merasa tidak pernah menolak apa pun dan terlebih lagi, ia menganggap mereka membuat perbedaan tak langsung antar agama.

Keberatannya ditolak oleh pemerintah kota, ia pun maju ke pengadilan.

Pengadilan sependapat dengan pemerintah kota. Hakim mengatakan bahwa pria itu memang menolak untuk bekerjasama.

Jika ia ingin mendapat kesejahteraan, ia harus memenuhi kewajiban yang menyertainya, menurut pengadilan. Pengadilan juga mengatakan bahwa permintaan untuk memotong pendek jenggotnya sebagai seorang petugas keamanan tidaklah melenceng terlalu jauh dari konteks sehingga tidak dapat diajukan ke pria tersebut.

Hal yang sama juga berlaku untuk berjabat tangan dengan kolega dan pelanggan wanita. Kebebasan untuk bertindak harus dihormati, namun itu menjadi terbatas ketika memasuki pasar tenaga kerja.

Dalam sebuah kisah terkait, Inger Stojberg, Menteri Tenaga Kerja Denmark, mengatakan di dalam parlemen bahwa seorang wanita Muslim dapat kehilangan subsidi kesejahteraannya jika ia menolak untuk mengambil pekerjaan yang menuntutnya untuk melepas jilbab. Menurut Dansk Industri hal ini jarang terjadi. Hanya ada beberapa pemilik usaha yang mempermasalahkan pemakaian jilbab, dan ini biasanya karena alasan keselamatan atau kebersihan, dan para pimpinan itu dapat menawarkan jenis lain dari penutup kepala.

(sumber: suaramerdeka)